MEREBEJA.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bakal menambah utang sebesar Rp 775,86 triliun pada awal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu, Riko Amir mengatakan pembiayaan itu mayoritas sebesar Rp 642,5 triliun akan bersumber pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara, sisanya sebesar Rp 133 triliun akan bersumber pada pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.
Baca Juga: Zaken Kabinet Prabowo, Diapresiasi hingga Dianggap Gimik Politik
“Rp 775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp 133 triliun,” ungkap Riko dalam acara Media Gathering APBN 2025 di Kawasan Anyer, Banten, dikutip Jumat (27/9/2024).
Lebih rinci, dia menuturkan, penarikan pinjaman sebesar Rp133 triliun, dengan sebagian besar pinjaman berasal dari luar negeri senilai Rp128,1 triliun, dan sisanya dari pinjaman domestik sebesar Rp5,2 triliun.
Dilihat dari angkanya, jumlah penarikan utang tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024, yakni sebesar Rp 648,085 triliun. Dia mengungkapkan, kenaikan jumlah pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri memang biasa terjadi pada akhir periode lima tahunan.
“Fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. Salah satu alasannya adalah karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024,” tutur Riko.
“Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima,” ujarnya.
Untuk diketahui, utang pemerintah sendiri digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu. Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai Belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN guna melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara. Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.
Di sisi lain, pembiayaan APBN juga untuk mendukung perlindungan masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, khususnya merespons tekanan ekonomi saat ini.
