MEREBEJA.COM- Lembaga Pengawas Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI) Mengapresiasi Kepala BNPB Cq. Direktur Pemulihan dan Rehabilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Ibnu Asur, Kasubdit PPR dan Suswono yang siap berkoordinasi dengan LP2TRI dalam upaya percepatan proses penyaluran dana bantuan Badai Seroja tahap kedua pada Rabu (11/12/2024).
“Hal ini merupakan kabar gembira bagi para korban Badai Seroja di NTT. Karena mereka tetap mendapatkan bantuan Badai Seroja tahap kedua setelah laporan pertangung jawaban keuangan tahap pertama diserahkan BPBD Kota /Kabupaten. Kemudian, BNPB akan berkoordinasi ke pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten Kupang untuk melengkapi syarat yang diminta BNPB sehingga penyaluran dana bantuan Badai Seroja segera disalurkan termasuk Pembukaan Blokir di rekening Penerima,” ujar Hendrikus.
Selanjutnya, Hendrikus menyampaikan harapan BNPB yang disebut dalam pertemuan itu bhawa, semoga Penjabat Gubernur NTT, Penjabat Walikota, Penjabat Bupati Kupang, untuk segerah membantu para korban Badai Seroja dengan melengkapi syarat yang diminta BNPB sebelum akhir tahun 2024 ini.
Berdasarkan press release, Hendrikus mengatakan, saat ini Direktur Pemulihan, Rekrontruksi dan Rehabilitasi BNPB, Kasubdit PRR BNPB bersama tim sedang berada di NTT,
“Perlu diketahui bahwa, saat ini Direktur Pemulihan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi BNPB Pak Ibnu Asur, Kasubdit PPR BNPB dan Tim ada di NTT, mereka sedang membantu para korban letusan Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Hendrikus, pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB agar lebih dekat dengan BPBD Provinsi, Kota dan Kabupaten sehingga secara langsung berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur NTT, Penjabat Walikota dan Penjabat Bupati Kupang untuk mempercepat syarat yang diminta BNPB sehingga penyaluran dana bantuan Badai Seroja segera disalurkan dalam waktu dekat.
Ia menambahkan, perjuangan LP2TRI dalam membantu ribuan korban ketidakadilan di NTT termasuk Badai Seroja dinilai berhasil. Dan selanjutnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk lengkapi persyaratan yang diminta BNPB.
LP2TRI berharap, BNPB dan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan baik agar proses penyaluran dana bantuan tahap kedua segerah direalisasikan.***
