MEREBEJA.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo usai mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024).
Prabowo menyebut tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?,” kata Prabowo.
“Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” imbuhnya.
Prabowo pun memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi sistem demokrasi di Indonesia. Dia juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir di acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.
“Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.
Dia pun mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur milih bupati. Efisien nggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener gak,” tuturnya.
Menurut Prabowo, uang-uang tersebut bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak hingga memperbaiki sekolah.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” katanya.
Prabowo pun berkelakar bahwa pada acara tersebut bisa diputuskan langsung karena hadir banyak ketua umum partai politik dalam acara tersebut. V
“Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini sebenarnya kita bisa putuskan hari ini juga, gimana?” tukasnya.
Respon Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan KPU RI akan tetap mengikuti aturan yang ada untuk menanggapi wacana terkait kepala daerah dipilih DPRD yang diusulkan Prabowo Subianto.
“Kami sebagai penyelenggara dalam konteks ini, ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja,” kata Afifuddin, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Dia menuturkan bahwa diskursus mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan menjadi hal yang baru di Indonesia.
“Sama seperti menjelang 2024, kita berdiskusi seputar apakah kita kembali mengalami sistem proporsional dengan daftar nama terbuka, tertutup. Itu kan sempat muncul juga dinamikanya, tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir, kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang,” tuturnya.
Dia menilai wacana idealitas pemilihan kepala daerah tidak menjadi salah satu dinamika pasca-pilkada saja, tetapi tetap perlu dianggap penting.
“Ini lah pentingnya evaluasi, pentingnya diskursus, yang nanti bagaimanapun yang kita pilih, langkah apa pun itu, harus dimulai dari aturan atau undang-undang yang menurut rencana menjadi prolegnas (program legislasi nasional),” ujarnya.
Respon PDI Perjuangan
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi munculnya usulan soal calon kepala daerah dipilih DPRD. Djarot menilai perlu kajian mendalam mengenai usulan tersebut.
“Untuk pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam supaya demokrasi kita itu lebih bermutu,” kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).
Djarot mengatakan sistem pemilu di Indonesia memang perlu dikaji ulang secara mendalam. Terlebih, kata dia, demokrasi saat ini dilakukan secara simetris.
“Apa dari hasil kajian itu? Mungkin akan memunculkan varian pilkada bisa ada yang langsung ada juga yang dilakukan melalui perwakilan,” ujarnya.
Menurutnya, pilkada dilakukan melalui perwakilan dapat diterapkan di daerah-daerah yang indeks demokrasinya rendah. Sebab, kata dia, ada pula beberapa wilayah yang dinilai belum siap menggelar demokrasi secara langsung.
“Contoh yang secara langsung indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau pilkada itu dilakukan secara langsung,” ujarnya.
