MEREBEJA.COM – Pemerintah mulai menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 pada masa transisi pemerintahan baru atau kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, tema dari RKP 2025 yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Arahan Presiden untuk RKP tahun anggaran 2025 dan juga untuk kebijakan fiskal ini dioptimalkan agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024,” kata Suharso dalam Rakorbangpus 2024, Kamis (18/4/2024).
Dia merinci, sasaran dan target indikator pembangunan 2025 meliputi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan berada pada kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan 7-8 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen.
Rasio ini ditargetkan berada di level 0,379 – 0,382, indeks modal manusia sebesar 0,56, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, indikator nilai tukar petani 113 – 115 dan nilai tukar nelayan 104 – 105.
Agenda pembangunan dalam RKP 2025 di antaranya, transformasi sosial dengan indikasi pendanaan sebesar Rp266,7 triliun dan transformasi ekonomi sebesar Rp74,2 triliun.
Kemudian, untuk transformasi tata kelola sebesar Rp1,7 triliun, supermasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia sebesar Rp282,2 triliun serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sebesar Rp101,9 triliun.
“Pendanaaan agenda pembangunan ini tidak hanya bersumber dari belajna Kementerian/Lembaga namun juga diintegrasikan dengan berbagai sumber pendanaan lainnya termasuk investasi swasta, BUMN, KPBU dan dana transfer ke daerah,” pungkas Suharso.