MEREBEJA.COM – Pengoptimalan bonus demografi yang dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta, harus dijadikan momentum investasi SDM yang masif dan berkelanjutan.
Momen investasi ini dapat dilakukan dengan merancang dan melaksanakan rencana aksi yang komprehensif, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, juga menempatkan Indonesia pada lintasan yang benar menuju ‘Indonesia Emas 2045’.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan hal demikian saat membacakan sambutan Gubernur DIY, sebelum membuka Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) DIY Tahun 2024, di Hotel Melia Purosani, Kamis (28/03/2024).
Dia mengajak para pemangku kebijakan, mitra kerja, serta seluruh elemen masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam rapat kerja ini.
“Mari menyelaraskan pemahaman, meningkatkan komitmen, dan memperkuat kerja sama. Mari membahas cara-cara inovatif untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki, sebagai katalis utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui Bangga Kencana,” katanya.
“Mari menyelaraskan pemahaman, meningkatkan komitmen, dan memperkuat kerja sama. Mari membahas cara-cara inovatif untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki, sebagai katalis utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui Bangga Kencana,” tuturnya.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani menyampaikan, sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana yang terdiri dari 3 program yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau dikenal dengan Program Bangga Kencana.
Program tersebut meliputi berbagai aspek program.
Untuk program di bidang Pembangunan Keluarga, aspek program yang dilakukan seperti program peningkatan, keluarga balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sementara di bidang Kependudukan meliputi kegiatan tentang kerja sama pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak kependudukan.
“Dan di bidang Keluarga Berencana meliputi program dan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah, dan penggerakan pelayanan keluarga berencana,” kata Rita.
Rita menyebut, dalam upaya pencapaian program kegiatan tersebut, Perwakilan BKKBN DIY pun telah menetapkan target yang harus dicapai di tahun 2024 ini. Pertama, menurunkan Angka Kelahiran Totalfrotal Fertility Rate (TFR) yang ditargetkan menjadi 1,82. Kemudian, meningkatnya Angka Prevaiensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) sebanyak 58,20%. Adapun ketiga, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need menjadi 15,20%.
“Keempat, menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun menjadi 10 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun. Kemudian yang kelima, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) sebesar 69,95, serta meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan 23,50 tahun,” tandas Rita.