Pilkada Sampang 2024, yang seharusnya menjadi ajang demokrasi yang damai, justru berubah menjadi tragedi berdarah. Kericuhan yang terjadi di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, menelan korban jiwa, ketika sebuah penyerangan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang diduga dilakukan oleh pihak pendukung paslon 01 pada Ahad malam 17 November 2024.
Jimmy Sugito Putra sang korban dalam tragedi tersebut merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh), seperti yang disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Jimad Sakteh, Surya Noviantoro, Minggu malam, 17 November 2024.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi yang sedang berlangsung, terutama terkait dengan dugaan ketidaknetralan aparat dan penyelenggara pemilu sehingga pengabaian kewajiban untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.
Moeltazam, Ketua Bidang Hukum dan Otonomi Daerah Forum Mahasiswa Madura (FORMAD) Jabodetabek, mengungkapkan rasa penyesalannya atas kejadian tersebut. Ia mendesak semua pihak untuk bertanggung jawab, karena menurutnya, masalah ini tidak hanya terkait Pilkada, tetapi juga menyangkut kemanusiaan.
“Tidak ada nyawa yang sepadan dengan selembar kertas suara, Timses, Kandidat termasuk Partai pengusung dan pendukung harus buka mata!”
Moeltazam dengan tegas menyatakan bahwa Kapolres Sampang seharusnya mundur dari jabatannya, karena gagal menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Pj Bupati Sampang pun tak luput dari sorotan tajam Moeltazam. Ia mengingatkan agar Pj Bupati tidak hanya berdiam diri dan mencuci tangan atas situasi yang terjadi.
“Lebih baik Kapolres mundur, kalau tidak bisa memberikan rasa aman. Pj Bupati jangan cuci tangan, jangan sampai tercatat sebagai Pj. Bupati terburuk dalam sejarah Sampang,” tegasnya.
Moeltazam juga mengingatkan kepada penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu untuk lebih tegas dalam menjaga integritas dan netralitas. Menurutnya, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses Pilkada Sampang 2024 berjalan tanpa hambatan, tanpa intimidasi, dan tanpa kekerasan. Jangan biarkan situasi pilkada berujung pada kekacauan yang lebih besar.
“KPU dan Bawaslu jangan kacamata kuda kalau sudah ada korban jiwa begini seolah-olah bukan urusannya. Evaluasi besar-besaran!” seru Multazam seperti dikutip oleh akun Instagram @infomdr.
Isu ini terus bergulir di media-media online dan nasional dan mendapat banyak respon dari berbagai elemen masyarakat.
Menanggapi tragedi memilukan ini, bahkan ada nitezin yang menyarankan agar semua pemilihan kepala pemerintahan di Kab. Sampang ditiadakan, baik pemilihan gubernur, bupati dan kepala desa.
