MEREBEJA.COM – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku membuka komunikasi dengan kubu pasangan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN).
Komunikasi tersebut untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.
Pengajuan hak angket tak bisa jika hanya dilakukan oleh partai politik pengusung Ganjar-Mahfud saja, yaitu PDI Perjuangan dan PPP. Namun juga membutuhkan dukungan dari partai pengusung kubu AMIN yaitu NasDem, PKB, dan PKS.
Dengan gabungan dua kubu partai tersebut, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR RI.
“Makanya, kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” ujar Ganjar dalam tertulisnya, Senin (19/2/2024).
Ganjar menjelaskan, hak angket tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait dengan penyelenggaran Pilpres 2024 yang diduga penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TMS).
Dia mengatakan, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 musti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” tegas Ganjar.
Dia juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” katanya.
Adapun usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.
