MEREBEJA.COM- Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar deklarasi netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pilkada serentak 2024.
Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Kupang pada Senin (30/9/2024).
Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nanto Sarmento menerangkan, deklarasi netralitas adalah suatu hal baik yang harus di lakukan. Lantaran, momentum tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan ASN, TNI/Polri tetap berada di posisi netral.
Ia menyambung, Bawaslu memperoleh wewenang untuk mengawasi masa kampanye yang sedang berjalan. Namun melihat kapasitas anggotanya tidak memadai, sehingga ia meminta keterlibatan semua pihak agar bersama-sama melakukan pengawasan demi mewujudkan NTT yang lebih baik.
“Tugas berat karena banyak pihak yang harus diawasi. Jumlah kami sebagai pengawas tidak terlalu banyak,” katanya.
Sementara itu, Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono dalam sambutannya mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, ASN dan TNI/Polri merupakan pilar netralitas, dan demi menjaga demokrasi yang integritas dan adil, maka diharapkan agar tidak menyalagunakan jabatan atau kekuasaan yang mempengaruhi hasil Pilkada.
Menurutnya, hal itu perlu perhatikan agar mampu memberi kepercayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan tanpa ada paksaan. Hal itu merupakan salah satu bentuk pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila.
Lanjut, Brigjen Pol Awi menyampaikan, selain netralitas, dan menjaga keamanan selama Pilkada, ASN, dan TNI/Polri tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Tetaplah menjaga keamanan agar mampu mencegah potensi gangguan selama tahapan proses pilkada,” imbuhnya.
Brigjen Pol Awi juga berharap, ASN dan TNI/Polri serta penyelenggara pemilu membangun relasi guna meningkatkan sinerji agar selama proses tahapan Pilkada berjalan dengan baik.
Kasrem 161 Wira Sakti Kolonel Inf Riko Haryanto mewakili Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes mengungkapkan, demi keberlangsungan pembangunan Provinsi NTT kedepannya maka untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 akan menjadi tanggung jawab bersama.
“Khususnya kami. TNI AD, TNI AL dan TNI AU, wajib bersikap netral karena merupakan penentu terwujudnya komitmen solidaritas dan profesional untuk mendukung seluruh proses demokrasi pada penyelenggaraan Pilkada 2024,” kata dia.
Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto mengatakan, Bawaslu RI telah menetapkan NTT sebagai salah satu Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi dalam Pilkada. Oleh karena itu, ia menghimbau agar kondisi yang kondusif saat ini tetap dijaga hingga selesai Pilkada.
“Deklarasi ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kerawanan Pilkada di NTT, khususnya potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri,” ujarnya.
Lanjut, ia menyebut hal-hal yang dinilai rawan dan perlu dijaga. Yang pertama, pemilihan yang belum memiliki KPT dan belum terdaftar di DPT. Lalu, fenomena cuaca buruk, dan pelanggaran saat pemungutan suara maupun PSU, dan surat suara yang diterima dan dicetak.
Selain itu, PJ Gubernur NTT membeberkan, surat keputusan terkait ASN telah diterbitkan, dan meyakini bahwa TNI dan Polri Juga demikian guna menegaskan netralitas TNI/Polri.
“Pemerintah Provinsi juga telah mengeluarkan surat edaran tentang atensi netralitas ASN pada Pilkada serentak 2024. Telah termuat sanksi terhadap pelanggaran netralitas tersebut,” tegasnya.
Noto Susanto menaruh harapan pada Bawaslu melakukan pengawasan optimal terkait netralitas ASN, TNI dan Polri.
“Para calon kepala daerah di NTT agar tidak memanfaatkan aparatur negara sebagai tim sukses. Saya berharap, Bawaslu melakukan pengawasan optimal dan ketat terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri,” tukasnya. ***
