MEREBEJA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi sinyal keras partainya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan melalui pidatonya di Rakernas V partai, Jumat (24/5/2024).
Presiden ke-5 RI itu mengatakan PDIP merupakan partai yang memiliki keteguhan dan keberanian. Ia kemudian meminta kadernya untuk keluar dari zona nyaman.
“Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iya lah, sudah lah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader PDIP.
Megawati menambahkan, bahwa sistem politik Indonesia tak mengenal istilah oposisi, yang benar yakni berada di luar pemerintahan. Lebih lanjut, ia menilai check and balances atau kekuatan penyeimbang merupakan suatu hal yang penting dalam negara demokrasi.
Meski di sisi lain, dia menilai berpolitik tetap memerlukan kekuasaan. Hanya saja, kata dia, yang membedakan adalah cara mendapatkannya.
“Hanya bedanya apa toh, yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita dengan yang lainnya,” tuturnya
Sementara itu, terkait sikap partainya ke depan, dia mengaku masih akan mendengarkan suara dan masukan dari para kader. Ia menyebut sikap PDIP pada pemerintahan mendatang akan menjadi prioritas dalam gelaran Rakernas V kali ini.
“Lalu bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengar semua suara akar rumput dari yang berteriak-teriak sampai sayur-sayur dan terus berjuang bagi terlembaga demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas di Rakernas V ini,” lanjutnya.
Megawati mulanya menyapa para Ketua Umum Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam Pilpres 2024.
“Tentu yang ingin kami sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih, sayangnya Pak Mardiono tak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi Wakil Ketum, lalu Bapak Oesman Sapta Ketum Hanura, Bapak Hary Tanoesoedibjo Ketum Perindo,” katanya.
Megawati juga menuturkan sistem negara Indonesia ialah presidensial, bukan parlementer. Maka, kata dia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi.
Dia lantas meminta kepada semua pihak untuk memberikan pelajaran jika sistem kenegaraan ialah presidensial. Hal itulah, kata Megawati, yang ingin dia beri pembelajaran untuk ketiga partai tersebut.
“Beliau bertiga dan setelah pemilu pileg presiden beliau juga bertiga mengatakan kepada saya karena saya juga bertanya bahwa pileg pilpres sudah dinyatakan selesai tapi saya ingin sampaikan bapak bertiga gimana?” katanya.
Dia pun menyampaikan ketiga partai tersebut pun ingin bersama dengan PDIP, meski pemilu telah usai. Megawati mengucapkan terima kasihnya.
“Saya mau ikut terus sama PDIP’, untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, krna sebetulnya harusnya begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” tutur Megawati.
Megawati juga sempat menyentil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara bernomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Megawati mengatakan hal tersebut sudah mematikan moral dan etika.
“Nih Mahkamah Konstitusi (MK) juga sama karena apa, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hari nurani hingga tumpang tindih kewenangannya,” katanya.
Dia mengatakan semestinya untuk menyetujui suatu produk legislasi tutur berada di tangan DPR RI.
“Dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi,” ujarnya.
“Dengan demikian setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI bukan melalui judisial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini Ketum partai loh yang ngomong, bukan Ibu Mega secara pribadi loh” sambung Megawati.
Megawati menyebut dalam ranah tersebut mestinya MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji. Megawati lantas mengulas balik tujuan dari MK yang didirikan saat ia memimpin Indonesia.
“Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, MK itu ya saya yang mendirikan loh,” ucapnya.
“Coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik, waktu saya presiden banyak loh, nanti kalau saya benerin semua nanti ada yang bilang ‘Ibu Mega sombong banget’ nggak,” katanya.
Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya diisi oleh hakim-hakim yang berwibawa dan memiliki sikap kewarganegaraan. Hal ini yang mendasari dirinya mendidikan MK di dekat wilayah Presiden RI yang disebut dengan Ring 1.
“Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa, hakim-hakimnya mesti punya karakter kewarganegaraan sehingga mampu mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di kedaulatan, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana,” imbuh Megawati.
