MEREBEJA.COM – Nasib Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tasikmalaya tak memiliki kantor selama 21 tahun.
Hingga saat ini, Damkar Kota Tasikmalaya masih menumpang di Depo Pasar Ikan milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP).
Koordinator Lapangan (Korlap) Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya Hendrik Setiana mengatakan bahwa selama 21 tahun tim yang bertugas untuk menangani kebakaran tersebut tidak pernah memiliki kantor.
“Damkar Kota Tasikmalaya itu lahir tahun 2003. Sampai detik ini, tidak pernah punya kantor. Bertahun-tahun kantor nebeng terus. Di sisi lain, kami harus menjalankan Undang-undang Proteksi Kebakaran, tapi di sisi lain juga sarana prasarana sangat minim,” katanya, Selasa (18/6/2024).
Terkait kantor tersebut, sudah ada desakan dari beberapa pihak. Salah satunya dari Satriana Ilham, aktivis sekaligus tokoh pemuda Kota Tasikmalaya.
Dirinya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak tutup mata terkait kantor Damkar yang tak kunjung dibangun.
“Pemerintah Kota Tasikmalaya seakan tutup mata terkait hal urgen yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu contoh dengan pembangunan hari ini yang sudah di depan mata yaitu markas Damkar Kota Tasikmalaya. Secara anggaran padahal sudah disiapkan,” kata Satriana Ilham, dikutip harapanrakyat.com, Kamis (20/6/2024).
Dirinya berpandangan bahwa selama ini yang terjadi hanya polemik berkepanjangan. Dia menganggap, hal ini bukan berasal dari masyarakat, tetapi justru dari pihak pemerintah sendiri.
“Entah kepentingan apa yang menyelimuti Pemerintahan hari ini, sehingga markas Damkar Kota Tasikmalaya tak kunjung dibangun. Padahal sudah tidak ada lagi problem terkait dengan anggaran,” tuturnya.
Adapun, wacana pembangunan kantor Damkar mulai bergulir pada pertengahan tahun 2023 lalu, namun rencana tersebut nyaris tak terdengar lagi.
Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya telah bertemu dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah menaungi damkar selama 2 tahun ini, pada Rabu (19/6/2024).
Pertemuan akhirnya melahirkan titik terang untuk Damkar. Ada 3 opsi lokasi untuk pembangunan kantor Damkar. Lokasi tersebut yakni di Bungursari (Jalan Mangin), di wilayah Dadaha, atau tetap di Depo Pasar Ikan milik DKPPP Kota Tasikmalaya.
Kepala Dinas (Kadis) KPPP Adang Mulyana melalui Plt Sekretaris Dinas (Sekdis) KPPP Heru Susanto menuturkan, pihaknya akan mengikuti putusan tersebut.
“DKPPP tinggal mengikuti apa yang diputuskan kemarin saat pertemuan,” katanya, Kamis (20/6/2024).
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya Hendra Budiman mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan kantor Damkar sudah diterima pihaknya sejak awal 2024.
“Tinggal menunggu penempatan lokasinya. Itu kan MoU antara pihak Damkar dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) masih belum clear,” ungkapnya, dikutip TribunPriangan.com, Selasa (18/6/2024).
“Kalau sudah penempatan lokasi, ya kami eksekusi langsung. Kami ‘kan hanya membangun, sedangkan anggaran sudah ada di kami sejak awal tahun 2024. Makanya, kami sudah survei ke sana, gambar, perencanaan, itu sudah semua,” katanya.