MEREBEJA.COM – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ditinggal dua petingginya jelang beroperasionnya calon ibu kota baru tersebut.
Mereka adalah Bambang Susantono yang mundur dari jabatan Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe yang mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menilai mundurnya dua petinggi Otorita IKN itu membawa sentimen negatif investor terhadap pembangunan IKN yang tengah berlangsung itu.
“Sentimen negatif dari investor asing maupun nasional cukup tinggi sebelum ini. Maka mundurnya kepala IKN dan Wakil IKN makin tinggi lagi (sentimen negatifnya),” kata Didin dalam agenda diskusi Publik INDEF secara daring, Selasa (4/6/2024).
Didin menuturkan, mundurnya petinggi Otorita IKN itu juga bakal menambah beban jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) terhadap proyek IKN untuk pemerintahan mendatang.
Padahal, menurutnya, sebagaimana janji presiden terpilih Prabowo Subianto pemerintahan mendatang hanya akan mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun buat IKN.
Ditambah lagi ada kabar yang menyebutkan bahwa gaji kedua pejabat tersebut tidak dibayar selama 11 bulan.
“Ini pertanyaan, apakah (IKN) bisa akan jadi mangkrak? Saya engga tahu nih, karena pak Jokowi kan luar biasa obsesinya,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom senior Fadhil Hasan berpendapat, bahwa proyek IKN perlu dievaluasi total oleh pemerintahan mendatang.
Ia juga menyoroti bahwa pada prinsipnya Indef tidak melihat ibu kota baru tersebut sebagai solusi untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
“Harus ada evaluasi total tentang IKN. Sebelum terjadi kegagalan total, lebih baik sekarang dievaluasi,” katanya.
