KOTA TASIKMALAYA, MEREBEJA.COM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retibrusi parkir di Kota Tasikmalaya tahun 2023 mengalami penurunan target, dari yang mulanya ditargetkan 3,6 Miliar diubah menjadi 2 Miliar, namun target itu pun tak tercapai. UPDT Parkir Kota Tasikmalaya hanya berhasil mengumpulkan 1,6 Miliar saja sepanjang tahun 2023 kemarin.
Hal tersebut menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya datang dari pegiat sosial yang juga seniman Tasikmalaya Cevi Whiesa Manunggaling Hurip. Dalam diskusi publik “Tata Kelola Parkir di Kota Tasikmalaya” yang diselenggarakan oleh Komunitas Langgam Pustaka Indonesia pada Jumat (12/1/2024) lalu, Cevi menyoroti jomplangnya pendapatan tersebut.
Dirinya mempertanyakan langsung hal tersebut kepada Kepala UPTD Parkir Kota Tasikmalaya Uen Haeruman. Uen mengatakan salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan target tersebut adalah karena ketidaksanggupan juru parkir (jukir) dan juga maraknya parkir liar.
“Memang tahun 2023 kemarin ada perubahan target dari 3,6 Miliar menjadi 2 Miliar, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan 1,6 Miliar. Salah satu penyebab kenapa tidak memenuhi target karena ketidaksanggupan juru parkir, dan karena memang kan dunia parkir ini banyak sekali kepentingannya. Kalau kita dan pengawas sudah sangat optimal di lapangan,” tutur Uen dalam disuksi tersebut.
Uen mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mendisiplinkan para juru parkir, salah satunya dengan menggelar apel setiap pagi.
“Kami selalu lakukan apel, dan kami selalu menekankan kepada juru parkir untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, terutama dengan senyum, sapa, salam,” lanjutnya.
Sementara itu, Cevi menilai sejauh ini regulasi parkir di Kota Tasikmalaya masih belum jelas terutama terhadap kemunculan parkir-parkir liar yang dianggapnya lambat laun akan mengganggu ketertiban terutama di ruang-ruang publik.
“Saya memahami kompleksitas parkir ini tapi bukan berarti UPTD harus mengalah begitu saja, justru harus ada keberanian dan ketegasan. Contohnya di pedestrian Cihideung, itu kan lari jauh dari konsep awal, sekarang kok jadi dipakai buat parkir dan sampai saat ini UPTD belum mengambil langkah yang jelas. Bisa kita perhatikan dari apa yang dibilang Kepala UPTD tadi,” ujar Cevi usai acara.
“Soal retribusi juga sebetelunya saya agak heran kenapa jauh sekali dari target padahal sudah ada penurunan, saya rasa ini bukan semata-mata salah jukir, kalau emang jukir yang gagal target setor harusnya UPTD berani membenahi regulasi,” lanjutnya.
Cevi mengatakan selain permasalahan regulasi ada pula hal-hal lain yang cukup mengherankan yaitu jumlah juru parkir yang sangat sedikit, dirinya mengatakan jumlah tersebut tidak sebanding dengan kondisi di lapangan.
“Jukir juga harusnya kan ada penambahan karena kita lihat ruang publik semakin banyak, itu kan harus disesuaikan, kalau tidak ya nantinya oknum pasti masuk. Tadi Kepala UPTD selalu berbicara keterbatasan anggaran, harusnya pemerintah itu tidak miskin gagasan. Intinya harus ada evaluasi, mungkin dalam hal ini DPRD bisa mengambil sikap. Itu harus.” tandasnya.
